Apa Syarat Ormas Keagamaan dapat Konsesi Tambang?

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia mengatakan kebijakan pemerintah nan memberi kesempatan bagi organisasi masyarakat alias ormas keagamaan mengelola upaya pertambangan tetap terus disosialisasikan.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertindak bagi seluruh ormas keagamaan dengan syarat nan juga tidak gampang.

"Dia kudu punya badan usaha, dia juga Izin Usaha Pertambangannya tidak bisa dipindahtangankan, dan badan upaya itu sebagiannya kudu milik koperasi, agar izinnya nan kami berikan itu tidak disalahgunakan oleh golongan nan tidak bertanggung jawab," katanya dikutip dari Antara, Selasa (11/6/2024).

Bahlil pun meyakini bahwa kebijakan tersebut punya tujuan baik, meskipun pemerintah tidak bakal memaksa ormas nan tidak tertarik atas tawaran mengelola tambang.

"Nanti kami lihat, jika memang katakanlah setelah tahu isinya, tujuannya, dan mau menerima untuk menerima, ya Alhamdulillah. Kalau nggak, kami juga nggak boleh memaksa," katanya.

Menteri Bahlil juga mengatakan sosialisasi tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Saya katakan, bahwa ini kan PP-nya baru ditandatangani, ini peralatan baru, dan saya baru mensosialisasikan, dan setelah itu kami bakal mencoba mengomunikasikan," katanya.

Sosialisasi mengenai ketentuan tersebut, kata Bahlil Lahadalia, disampaikan melalui konvensi pers secara berkala, pertemuan dengan golongan ormas, hingga pelibatan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Bahlil Soal Ormas nan Ajukan Izin Tambang: Baru NU nan Datang, nan Lain Belum

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak memaksa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan nan tidak mengusulkan perizinan untuk mengelola tambang. Menurutnya, PP nan mengatur perihal ini juga tengah disosialisasikan.

Adapun izin kelola tambang itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Ya saya katakan bahwa ini kan PP-nya baru ditandatangan. Ini peralatan baru dan saya baru mensosialisasikan dan setelah itu kami baru bakal mengomunikasikan. Nanti kita lihat jika memang katakanlah setelah mereka tahu isinya tujuannya dan mau untuk menerima ya alhamdulillah. Kalau nggak kita juga tidak boleh memaksa. Kira-kira begitu," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Bahlil mengungkapkan, ada beberapa ormas lain nan mengusulkan kelola tambang selain PBNU. Dia mengatakan, pengajuan itu dalam proses verifikasi.

"Ada beberapa saya belum bisa mengumumkan. Kita kan lagi verifikasi. Kami verifikasi dulu. NU kan sudah ajukan dari pertama. Verifikasi dulu setelah verifikasi kita umumkan lagi," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah terbuka kepada siapapun ormas nan mau ajukan izin kelola tambang. Bahlil menyebut, pemerintah menawarkan langsung kepada ormas, tetapi perihal itu belum dilakukan.

"Kita belum menawarkan. Baru NU yang mereka datang. Kita ajak komunikasi. nan lainnya belum. Karena kita juga belum jemput bola kan. Kan PP-nya baru jadi," tukas Bahlil.

Sebagai informasi, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhamadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.

Syamsuddin menilai pemberian IUP kerap sekali disalahgunakan oleh oknum nan tidak bertanggung jawab dan lebih banyak mudharatnya. Sehingga dia mengusulkan PP Muhamadiyah dengan lantang menolaknya.

"Sebagai penduduk Muhammadiyah, saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya," kata Din Syamsuddin.

PGI Angkat Bicara Soal Pengelolaan Tambang

Sementara, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom, angkat bunyi mengenai izin upaya pertambangan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan oleh Presiden Jokowi.

Ketua Umum PGI mewanti-wanti, saat ormas keagamaan mengelola tambang maka perihal nan perlu dijaga adalah agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan kegunaan utamanya, ialah membina umat. Sehingga ormas keagamaan tidak terkooptasi oleh sistem pasar.

"Jadi nan paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa karena sampai kehilangan daya kritis dan bunyi profesinya," kata Gomar.

Gomar menilai, prakarsa Presiden tidak mudah diimplementasikan, mengingat ormas keagamaan mungkin mempunyai keterbatasan dalam perihal pengelolaan tambang. Apalagi bumi tambang itu sangatlah kompleks, serta mempunyai implikasi nan sangat luas.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan upaya Pertambangan Mineral dan Batubara nan diteken pada 30 Mei 2024.

Di mana NU menjadi ormas keagamaan pertama nan mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6