Apa Dampak Skema Power Wheeling Listrik? Ini Penjelasannya

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai konsep power wheeling merupakan corak liberalisasi ketenagalistrikan, nan berisiko merugikan rakyat sekaligus negara.

"Liberalisasi ketenagalistrikan berupa power wheeling itu melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 nan menyatakan bahwa cabang-cabang produksi nan krusial bagi negara dan nan menguasai rencana hidup orang banyak kudu dikuasai oleh negara," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/4/2024).

Power wheeling merupakan sistem nan memperbolehkan developer listrik swasta alias independent power producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Fahmy menjelaskan power wheeling merupakan pola unbundling nan diatur dalam UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan. Pola unbundling tersebut apalagi sudah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui keputusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan UUD 1945. Lalu, UU itu direvisi dengan menghilangkan pasal unbundling.

"Selain bertentangan dengan UUD dan keputusan MK, Kementerian Keuangan juga pernah menolak tegas lantaran membebani fiskal negara. Dalam perihal ini subsidi daya pasti membengkak," kata Fahmy.

Jika negara tidak mau menambah subsidi energi, menurut dia, rakyat nan bakal menanggung beban akibat kenaikan tarif listrik nan saat ini tetap dikendalikan oleh negara.

Pasalnya, lanjutnya, dengan skema power wheeling, tarif listrik bakal ditetapkan pada sistem pasar.

"Dengan power wheeling, penetapan tarif listrik ditentukan oleh demand and supply, pada saat demand tinggi dan supply tetap, tarif listrik pasti bakal dinaikkan," katanya.

Fahmi menyatakan klausul power wheeling merupakan dorongan dari pihak-pihak swasta nan berkepentingan dengan dalih transisi daya dan oleh lantaran itu, pemerintah dan DPR harusnya lebih jauh memandang akibat besar pada penerapan power wheeling.

Terkait perihal itu, dia membujuk kepada masyarakat untuk terus memantau perkembangan pembahasan power wheeling nan saat ini dibalut dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Seberapa Penting Peran Kelistrikan dalam Pembangunan Indonesia? Ini Jawabannya

Sektor kelistrikan masih menjadi modal untuk pembangunan kedepan, sehingga keberlangsungannya perlu menjadi perhatian para calon pemimpin di masa nan bakal datang.

Ketua Umum DPP SP PLN Pusat (Persero), Abrar Ali mengatakan, energi listrik perlu perbaikan tatakelola nan baik untuk menjaga kualitas, sehingga dapat mendukung pembangunan kedepan dan menjadi modal utama dalam mensejahterakan masyarakat.

"Energi listrik nan dikelola dengan baik dan betul menjadi modal utama pembangunan nan dapat mensejahterakan masyarakat," kata Abrar, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Abrar melanjutkan, atas pentingnya daya listrik dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, semestinya menjadi perhatian 3 Capres nan bakal berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang, karena daya listrik menjadi modal untuk menjalankan pemerintahan berikutnya.

Namun menurut Abrar, para Capres belum mempunyai perhatian terhadap ketahanan daya listrik nasional. Sebab, tidak satupun dari ketiga Capres tersebut nan menyuarakan soal daya listrik nasional dalam rencana programnya.

“Kita sangat prihatin pada ketiga Capres nan bakal berkontestasi pada 2024 mendatang. Tidak satupun nan membahas ketahanan daya listrik nasional," tuturnya.

Dia pun berambisi para Capres nan bakal berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang kudu memberikan perhatian serius terhadap tata kelola daya listrik tersebut.

"Perlu kami sampaikan, pengelolaan daya listrik nan salah bakal menyebabkan pembangunan terhambat. Demikian sebaliknya. Artinya ada hubungan nan signifikan antara pengelolaan listrik dengan pembangunan nasional,” ungkap Abrar.

Abrar mengungkapkan, salah satu rumor ketahanan energi listrik nasional nan perlu mendapat perhatian serius dari ketiga Capres tersebut adalah soal power wheeling. Saat ini, pemerintah belum mempunyai ketegasa terhadap rumor tersebut.

Power Wheeling

Untuk diketahui, skema transmisi dan/atau pengedaran listrik alias power wheeling dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) nan saat ini tetap dalam tahap pembahasan.

“Padahal pada Januari lalu, menteri nan sama sudah menyatakan tidak ada power wheeling. Hal ini kudu menjadi perhatian serius Presiden Jokowi saat ini. SP PLN meminta presiden jangan meninggalkan legacy, nan bisa memuat PLN ambruk dimasa kepeminpinannya,” tutur Abrar.

Kesejahteraan Masyarakat

Abrar memandang, rumor soal power wheeling menjadi perihal menarik ketika berbincang soal kesejahteraan masyarakat.

Soalnya, skema ini (power wheeling) bakal memicu tarif listrik nan mahal lantaran pembangkit listrik berbasis EBT nan dibangun swasta tentu bakal lebih mahal.

“Tentu nan bakal menanggung beban tersebut adalah konsumen dalam perihal ini masyarakat secara umum. Padahal sebenarnya, saat ini pasokan listrik berbasis EBT dari PLN pun telah cukup untuk memenuhi kebutuhan daya listrik nasional, sehingga tidak perlu peran swasta untuk menambah pasokannya,” tutup Abrar.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6