Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton, Petani Tak Perlu Repot

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah memutuskan menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton untuk 2024 ini. Penyaluran pupuk subsidi pun dipermudah dengan merujuk pada kebutuhan petani di lapangan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan pelunasan pupuk bersubsidi sekarang cukup berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian, pemerintah juga telah memutuskan kemudahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Mulanya, penyaluran pupuk subsidi merujuk pada info alokasi setiap bulan nan diputuskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Keputusan itu dinilai tidak memberikan keleluasaan kepada pemasok pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani melalui kios.

“Ke depan ini tidak lagi dibagi perbulan sehingga penyaluran bisa elastis menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata Rahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (3/4/2024).

Data Petani 

Rahmad bilang, Pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan pembaruan info petani pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi setiap empat bulan sekali dari nan sebelumnya setiap satu tahun sekali.

”Kemudahan penyaluran sekarang sudah bisa cukup menggunakan KTP dan nan paling krusial RDKK itu bisa diupdate setiap 4 bulan, jika dulu setiap tahun jika ada petani penggarap nan pindah ke letak lain updatenya itu baru bisa tahun depan, tahun nan kelewat sehingga tidak bisa menebus," terangnya.

"Jadi di luar peningkatan volume pupuk subsidi ada beberapa perbaikan nan kita sekarang bisa mempermudah dan bisa memastikan penyaluran mencapai 100 persen,” sambung Rahmad.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Genjot Produksi

Lebih lanjut, mengenai penambahan alokasi pupuk subsidi tadi, Rahmad memandang adanya potensi akibat positif pada produktivitas petani. Ambisi besarnya adalah mengejar ketahanan pangan nasional. ”Peningkatan alokasi pupuk subsidi ini penting, lantaran kita ketahui pupuk mempunyai peran sangat krusial pada produktivitas pertanian," ujarnya.

"Nitrogen misalnya, mempunyai akibat pada produktivitas sebesar 56 persen, sedangkan kalium sekitar 15 persen, dan phospat sekitar 20 persen sehingga dampaknya cukup besar,” imbuh Rahmad.

Diketahui, penambahan alokasi pupuk subsidi dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 Triliun untuk tahun 2024 ini. Harapannya, akses pupuk subsidi dan sebarannya bisa semakin merata dan meningkatkan produksi pertanian.

Minta Harga Gas Tetap Murah

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi berambisi kebijakan nilai gas murah untuk industri bakal lanjut tahun depan. Tujuan besarnya adalah mengejar ketahanan pangan nasional.

Diketahui, kebijakan itu merujuk pada Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 6 per MMBTU untuk industri, salah satunya industri pupuk. Rahmad bilang, nilai gas sangat berpengaruh pada biaya produksi dan berujung pada nilai jual pupuk.

"Kalau nilai gas, dampaknya pada nilai pupuk naik. Kalau nilai pupuk naik dampaknya ada dua; jika pupuk subsidi maka tagihan pupuk subsidi meningkat, jika non subsidi, maka nilai pupuk nan dibeli petani meningkat," ungkap Rahmad dalam Media Gathering, di Jakarta, dikutip Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, jika nilai pupuk naik lebih sigap dari nilai komoditas, maka bakal ada penurunan penggunaan pupuk. Alhasil, produktivitas pertanian juga diramal bakal ikut turun. Menurutnya perihal ini jadi rantai akibat nan panjang.

Atas kalkulasi tersebut, Rahmad memandang ada kaitannya nilai gas murah untuk industri pupuk terhadap ketahanan pangan nasional. Mengingat imbas meningkatnya biaya produksi dari nilai gas nan diperoleh industri tadi.

"Menurut kami HGBT mempunyai akibat langsung terhadap (upaya) mencapai ketahanan pangan nasional. Oleh karenaya kami minta HGBT dilanjutkan," pintanya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6