2 Mantan Pejabat PTPN XI jadi Tersangka KPK, Holding PTPN Buka Suara

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyatakan sikap mengenai dengan ditetapkannya 2 mantan pejabat PTPN XI sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tebu pada tahun 2016 nan lampau di PTPN XI.

PTPN Group menghormati proses norma nan sedang melangkah di KPK dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam memberikan info dan akses nan diperlukan untuk kelancaran proses penyidikan.

"Sebagai salah satu bentuk dalam mendukung perihal tersebut, perusahaan mempunyai komitmen jika terjadi pelanggaran dalam bagian norma oleh ketua alias pihak manapun, maka PTPN bakal menindak tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesuai patokan nan berlaku," kata Direktur Manajemen Risiko PTPN Group M. Arifin Firdaus dikutip Selasa (14/4/2024).

Jika terbukti bersalah dan telah sampai ke ranah hukum, pastinya perusahaan bakal mendorong abdi negara norma untuk melakukan penyelidikan, serta mengawal ketat dan menghormati proses norma nan berjalan.

Perusahaan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada Penegak Hukum. Ini sebagai bukti nyata penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PTPN.

Manajemen dan seluruh Insan PTPN Group selalu berkomitmen dan memastikan setiap proses pengadaan dan operasional perusahaan melangkah sesuai dengan GCG. Hal ini sesuai dengan semangat dan bentuk konkret dari bersih-bersih BUMN nan digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebagaimana diketahui bahwa PTPN telah melakukan transformasi di segala bidang, termasuk dalam perbaikan sistem dan tata kelola perusahaan, terutama sistem pengawasan nan lebih ahli dan sistem penanganan kasus nan lebih transparan.

Langkah Strategis

Manajemen PTPN Group melakukan beberapa langkah strategis, yaitu, Internalisasi Core Value AKHLAK, Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Keterbukaan Informasi Publik, Whistle Blowing System (WBS) Terintegrasi, serta kerja sama antar instansi.

PTPN Group percaya bahwa penegakan norma nan tegas dan setara bakal membantu menciptakan suasana upaya nan kondusif dan mendorong terciptanya tata kelola perusahaan nan lebih baik di PTPN III dan di seluruh BUMN.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Mark Up Lahan HGU Rp30 Miliar

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka korupsi Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Jawa Timur. Dalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.

Ketiga tersangka tersebut yakni, Mochammad Cholidi namalain MC (Direktur PT Perkebunan Nusantara PTPN XI; Mochammad Khoiri namalain MK (Kepala Divisi Umum, Hukum, dan Aset PTPN XI; dan Muhchin Karli namalain MHK (Komisaris Utama PT Kejayaan Mas).

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata kasus itu semula dari Muhchin melakukan pengajuan penawaran kepada Cholidi atas lahan seluas 795.882 M² alias nan berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Harga nan diajukan untuk lahan tersebut senilai Rp125 ribu meter persegi.

Penawaran lahan itu kemudian disetujui oleh Cholidi dan dilanjutkan dengan penyusunan draft pembelian lahan.

"MC selaku Direktur PTPN XI memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan MK menyusun draft SK Tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri PTPN XI," ucap Alex saat konvensi pers di gedung merah putih KPK, Senin (13/5/2024).

Cholidi berbareng Khoiri langsung melakukan kunjungan ke lahan itu guna pengecekan. Hanya saja dalam waktu singkat, proses pembelian lahan langsung disepakati senilai Rp150 miliar.

Harga itupun terbilang mahal dari nilai original pembelian lahan nan ada.

"MC, MK, dan MHK menyepakati nilai nilai Rp120 ribu meter persegi. Padahal merujuk pada keterangan Kepala Desa setempat nilai pasar lahan hanya berkisar Rp35 ribu sampai Rp50 ribu permeter persegi," ungkap Alex.

Buat Dokumen Fiktif

Untuk mengelabuhi perbuatan tiga tersangka, kata Alex pihak PTPN membikin arsip fiktif ialah laporan akhir kajian kepantasan lahan calon letak budidaya tebu PG Kedawoeng. Sebagian salah satu kelengkapan arsip pencairan pembayaran duit muka termasuk duit pelunasan.

Pihak P2PK Kementerian Keuangan dan Dewan Peniali Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPIA) apalagi sempat menemukan jika lahan itu diduga di Mark up.

Hanya saja dalam perihal ini, Direktur PTPN tetep kukuh memasang nilai nan sebelumnya telah disepakati.

"Fakta dilapangan diketahui persis nan berkepentingan dengan kondisi lahan memang tidak layak untuk ditanami tebu lantaran aspek keterbatasan lereng akses dan air," beber Alex.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) alias Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Reporter: Rahmat Baihaqi 

Sumber: Merdeka.com

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6